Dugaan kriminalisasi Anies Baswedan ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan segera menjadikan Anies sebagai tersangka kasus Formula E.
Ketua KPK Firli Bahuri disebut mendesak satuan tugas penyelidik menaikkan status kasus Formula E ke tahap penyidikan. Padahal kasus tersebut belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Namun, Firli katanya tidak puas, bersikukuh meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Status tersangka ini akan tersemat ke Anies sebelum partai mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024.
Sebab Partai Pengusung yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat rencananya akan mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi Capres dibulan November.
Dugaan kriminalisasi Anies oleh KPK pun menggema di sosial media, tanda pagar #SaveAniesBaswedan dan dukungan terhadap Anies terus mengalir dari Rakyat untuk melawan kriminalisasi.
Hilman mengingatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi tidak tebang pilih dan ditarik kedalam politik praktis. Hak Anies Baswedan sebagai warga negara untuk maju di Pilpres sesuai persyaratan Undang-undang, Jangan sampai siapapun capresnya mau dijegal dengan cara kotor dan keji.
Hilman memaparkan ada dugaan kuat keinginan pimpinan KPK untuk melakukan upaya kriminalisasi Anies Baswedan atas permintaan penguasa saat ini untuk menjegal langkah Anies menuju pencapresan.
Jika benar KPK telah diseret masuk dalam permainan politik. tudingan berbagai pihak soal integritas komisioner KPK dapat menghancurkan legitimasi dan kredibilitas terhadap lembaga anti rasuah KPK.
Jika penegak hukum jadi alat penguasa, ini jelas membahayakan demokrasi. ada upaya pihak-pihak tertentu untuk memaksa menaikkan status Anies sebagai tersangka ini sangat membahayakan proses berdemokrasi.
"Jika ini terbukti ada upaya untuk mengkriminalisasi Anies akan timbul gejolak sosial dimasyarakat." Ujar Hilman.
Post A Comment:
0 comments: