Kepastian Polemik BPD Desa Tlagah Kembali Dipertanyakan (Part II), Tanpa Kabar

 Kepastian Polemik BPD Desa Tlagah Kembali Dipertanyakan (Part II), Tanpa Kabar

Sampang|| wartapers.com-  Enam bulan terakhir agaknya permasalahan di beberapa desa di kabupaten Sampang sangatlah akut pasalnya kepemimpinan PJ di beberapa kecamatan memunculkan masalah masalah baru yang menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintahan di beberapa desa baik dari segi administratif dan segi pelayanan terhadap masyarakat,setelah masalah BPD desa asem nonggal kec.jrengik,BPD desa batuporo barat,kec.kedungdung sekarang muncul masalah transparansi BPD desa tlagah kec.banyuates yang berencana melakukan audensi dengan dinas terkait melalui beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergabung.

 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Tokoh Pemuda Desa Tlagah Abd. Jalil sudah memaparkan proses tersebut yang berkesan tidak Demokrasi serta tidak transparan dan berdasarkan bukti di lapangan (pemberitaan sebelumnya) dibenarkan olehnya. 29/09/2022.

Menurutnya diduga telah melanggar Perbub dan Pergub didalam melakukan penjaringan dan penyaringan Bacalon anggota BPD. Panitia pendaftaran berkesan tertutup dalam proses pelaksanaannya.

"Kami sudah melayangkan surat permohonan Audensi atas nama Aliansi Lembaga Masyarakat (GPT, PK-PU, Komando HAM,11 Agustus) ke pihak terkait, DPMD Sampang, Komisi 1 DPRD Sampang, dan Sekda Sampang. Namun hingga detik ini masih belum ada kepastian Audensi dari pihak tersebut. Ungkap Jalil. 

LSM Komando HAM membenarkan hal tersebut, bahwa pada waktu itu saat kami menindaklanjuti ke pihak Dinas PMD masih sedang sibuk menangani sebuah kasus di salah satu Desa.

Agak nya memang DPMD ini terkesan meremah kan keluhan masyarakat dan menganggap enteng protes masyarakat ini padahal ini membuktikan polemik ini sebagai pertanda bahwa keadaan dibawah tidak sedang baik baik saja,jangan sampai masyarakat berfikir bahwa kinerja DPMD atas evaluasi PJ yang memegang pemerintahan desa saat ini dinilai gagal karena muncul nya berbagai masalah yang tak segara ditangani 

"Kami akan akan mendatangi lagi pihak mereka untuk menanyakan kepastian Audensi polemik proses pemilihan anggota BPD di Desa Tlagah." Ungkap Amir.

Sementara Kabid pemberdayaan dan pengembangan desa DPMD kabupaten Sampang Irham saat dihubungi perihal masalah tersebut guna di konfirmasi seakan tak merespon dan acuh tak acuh. 

Hingga berita ini ditayangkan..!

Redaksi