Rencana Mobil Dinas Pejabat Diganti Mobil Listrik, PKS Ungkap Mobil Esemka

Presiden Jokowi.

Oleh. Mell

Senin 10 Oktober 2022.

JAKARTA – Pemerintahan berencana akan menukar kendaraan dinas para pejabat dengan mobil listrik.

Sontak saja wacana tersebut mendapat kritik pedas dari Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto.

Menurut Mulyanto, wacana peralihan mobil dinas tersebut terkesan sangat dipaksakan dan tidak penting.

“Banyak hal yang harus segera ditangani pemerintah sekarang,” katanya.

Apa lagi keuangan negara, dia memandang di tengah-tengah keuangan negara sekarang ini, rasanya pergantian kendaraan dinas jadi mobil listrik bukan satu hal yang baik.

Bukannya membudgetkan.membujetkan pergantian kendaraan dinas pejabat ke mobil listrik, Mulyanyo merekomendasikan pemerintahan untuk mengirit bujet negara.

Anggran itu menurutnya, lebih bagus dipakai untuk memperhitungkan peluang krisis global di beberapa tahun kedepan, daripada untuk mobil listrik.

Tapi Mulyanto tidak mempersoalkan jika pemerintahan masih tetap ngotot mewujudkan gagasan itu.

Namun, peralihan kendaraan dinas harus memakai mobil listrik produk lokal, seumpama punya Esemka. Merk mobil yang dikenalkan Presiden Jokowi.

“Esemka itu merk lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus animo kreasi anak negeri yang diperkenalkan oleh Presiden Jokowi,” kata Mulyanto.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini, Esemka yang sudah mempunyai pabrik sendiri, cuma memerlukan peningkatan lebih dalam untuk produksi mobil listrik secara massal.

“Pabriknya telah ada. Ordernya telah banyak. Tinggal diperkembangkan saja ke variasi mobil listrik,” kata Mulyanto.

Kebalikannya, bila Jokowi sampai betul-betul melakukan program pergantian kendaraan dinas ini dengan memakai mobil listrik merk lain, hal itu malah mengisyaratkan Jokowi tidak sensitif dengan kekuatan keuangan negara. Mulyanto sayangkan jika peraturan itu betul-betul jalan, tanpa Esemka.

Mulyanto selanjutnya mencuplik pengakuan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Menurut dia dalam beberapa info, mereka sudah memberikan code peringatan jika keadaan keuangan Indonesia ada di status tidak aman.

Karenanya pemerintahan disuruh betul-betul waspada saat menentukan program. Janganlah sampai cuma memiliki sifat menganakemaskan sarana aparatur negara.

“Jika program itu tidak begitu penting seharusnya diundur atau diurungkan. Apa lagi saat ini tersebar berita telah ada banyak pejabat negara yang cawe-cawe dalam program pergantian kendaraan dinas ini. Kita pantas berprasangka buruk keterkaitannya dalam program ini bukanlah untuk maksud yang bagus. Tetapi untuk kebutuhan individu dan kelompoknya,” tutur Mulyanto.