Membahas Strategi Bank NTB Syariah

Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Mataram Cakranegera/ilustrasi. [suarantb]

Didampingi sejumlah pejabat Pemkot Bima, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menerima audiensi Dewan Pengawas, Komisaris dan Direktur Bank NTB Syariah  di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 17 Oktober 2022.

Di antara pejabat yang hadir mendampingi Walikota, tampak  Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima, juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima H. Mustamin. Sementara, dari pihak Bank NTB Syariah diwakili Komisaris dan Dirut Bank NTB Syariah, serta Branch Manajer Bank NTB Syariah Cabang Bima.

Dalam acara audiensi tersebut dibahas Strategi Bank NTB Syariah guna memenuhi Kewajiban POJK Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, dengan 2 (dua) agenda utama: Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) serta, Perubahan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar. 

Setelah diawali penyampaian perkembangan kinerja keuangan PT Bank NTB Syariah per September 2022 oleh Dirut Dana dan Jasa Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, giliran Walikota memberikan pengarahannya.

Dalam arahannya itu H.Luthfi mengatakan, pencapaian Rp 3 triliun penyertaan modal inti merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Bank NTB Syariah. Terlebih, dari jumlah tersebut, sekarang ini baru tercapai sekitar Rp 1,4 triliun. Masih ada kekurangan Rp 1,5 triliun.

"Strategi-strategi apa yang akan dilakukan, pendekatannya sampai dimana, apakah sekedar mengambil langkah konsolidasi bank umum dengan bank yang lainnya, apakah potensi itu akan melangkah kesana, atau ada alternatif-alternatif lain?" kata Luthfi.

Selaku pemegang saham, ia berharap adanya langkah-langkah yang jelas yang dilakukan direksi, sehingga penyertaan tidak saja dalam bentuk prestan, begitu juga bisa dilakukan dengan cara penyertaan modal aset, sehingga menjadikan satu penambahan modal inti untuk Bank NTB sendiri.

Pada prinsipnya Pemerintah Kota Bima apapun bentuknya akan melakukan langkah terbaik, sehingga Bank NTB ini diharapkan tetap eksis. "Sehingga mendukung pembangunan daerah baik di Kota Bima maupun Nusa Tenggara Barat pada umumnya," tutupnya.