Articles by "Kota Bima"
Showing posts with label Kota Bima. Show all posts

Asisten I Setda Kota Bima, 

Oleh. Ipul
Selasa 18 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Islamic Relief menggandeng Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER) sebagai mitra lokal, menfasilitasi pertemuan lintas instansi di Kota Bima membahas perubahan iklim di ruang rapat Wali Kota Bima, Senin, 17 Oktober 2022.

Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten I Setda Kota Bima, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Ketua Yayasan Relief Islamic serta Direktur LP2DER.

Mewakili penyampaian sambutan oleh Nanang S Dirja bahwa prinsip kerjasama ini merupakan untuk membantu pemerintah dan masyarkat untuk lebih baik kedepan.

"Tujuan semua ini untuk meningkatkan terkait ekonomi, jadi mulai Januari bersama SKPD sudah mencoba bagaimana pengelolaan kawasan baik hutan yang ramah lingkungan", jelasnya.

Direktur LP2DER, Bambang Yusuf memaparkan program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan serta mengubah perilaku masyarakat di 7 lokasi terpilih (319) petani dalam mengelola hutan kemasyarakatan dan lahan kritis seluas ± 306 hektar melalui pertanian ramah iklim dan terintegrasi yang berkeadilan gender.

"Program ini akan berjalan sampai bulan Oktober 2023 sehingga masyarakat dapat berubah dari yang semula berperilaku sebagai pemicu resiko bencana iklim (climate induced disaster risk driver) menjadi pengurang resiko bencana iklim(climate induced disaster risk reducer). Sehingga dalam jangka panjang akan tercipta keseimbangan antara produktivitas hutan dan lahan untuk menopang ekonomi masyarakat, meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dan kembalinya fungsi hutan dan lahan sebagai paru-paru dunia," terangnya.

Senada dengan hal tersebut, Darwis (LP2DER) mengatakan, kesadaran dan keterampilan serta mengubah perilaku melalui kegiatan pertanian yang ramah iklim. Namun demikian kata Darwis, tantangannya adalah terjadinya perambahan hutan, munculnya bencana hidrometeorologi, kerugian ekonomi, terus berkurangnya sumber mata air dan bencana kekeringan. Oleh karena itu diperlukan aktivitas yang mendorong munculnya ketahanan dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan kebencanaan.


Sesi diskusi juga mendengarkan beberapa pendapat dari Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Bank NTB Syariah Cabang Pembantu Mataram Cakranegera/ilustrasi. [suarantb]

Didampingi sejumlah pejabat Pemkot Bima, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menerima audiensi Dewan Pengawas, Komisaris dan Direktur Bank NTB Syariah  di Ruang Rapat Wali Kota Bima, Senin, 17 Oktober 2022.

Di antara pejabat yang hadir mendampingi Walikota, tampak  Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Kabag Perekonomian dan SDA Setda Kota Bima, juga Wakil Ketua DPRD Kota Bima H. Mustamin. Sementara, dari pihak Bank NTB Syariah diwakili Komisaris dan Dirut Bank NTB Syariah, serta Branch Manajer Bank NTB Syariah Cabang Bima.

Dalam acara audiensi tersebut dibahas Strategi Bank NTB Syariah guna memenuhi Kewajiban POJK Nomor 12/POJK.03/2020 Tentang Konsolidasi Bank Umum, dengan 2 (dua) agenda utama: Sinergi Kelompok Usaha Bank (KUB) serta, Perubahan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar. 

Setelah diawali penyampaian perkembangan kinerja keuangan PT Bank NTB Syariah per September 2022 oleh Dirut Dana dan Jasa Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, giliran Walikota memberikan pengarahannya.

Dalam arahannya itu H.Luthfi mengatakan, pencapaian Rp 3 triliun penyertaan modal inti merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Bank NTB Syariah. Terlebih, dari jumlah tersebut, sekarang ini baru tercapai sekitar Rp 1,4 triliun. Masih ada kekurangan Rp 1,5 triliun.

"Strategi-strategi apa yang akan dilakukan, pendekatannya sampai dimana, apakah sekedar mengambil langkah konsolidasi bank umum dengan bank yang lainnya, apakah potensi itu akan melangkah kesana, atau ada alternatif-alternatif lain?" kata Luthfi.

Selaku pemegang saham, ia berharap adanya langkah-langkah yang jelas yang dilakukan direksi, sehingga penyertaan tidak saja dalam bentuk prestan, begitu juga bisa dilakukan dengan cara penyertaan modal aset, sehingga menjadikan satu penambahan modal inti untuk Bank NTB sendiri.

Pada prinsipnya Pemerintah Kota Bima apapun bentuknya akan melakukan langkah terbaik, sehingga Bank NTB ini diharapkan tetap eksis. "Sehingga mendukung pembangunan daerah baik di Kota Bima maupun Nusa Tenggara Barat pada umumnya," tutupnya.

Para Nakes Non ASN mendatangi kantor BKPSDM Kota Bima, 29 September 2022. [suarantb]

Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH kembali memimpin rapat terkait pendataan Non ASN yang dilakukan oleh MENPAN-RB, di Ruang Rapatnya, Senin, 17 Oktober 2022.

Rapat tersebut dilakukan bersama dengan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Kepala BKPSDM Kota Bima, Kepala Inspektorat Kota Bima, Kepala Babedda Litbang Kota Bima, Kepala Dinas Dikbud Kota Bima serta Kepala BPKAD Kota Bima.

H. Mukhtar menyampaikan bahwa tujuan pendataan tenaga Non-ASN yang dilakukan oleh MENPAN-RB untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honor yang ada di Pemerintah Kota Bima.

Selain itu pendataan tersebut dilakukan untuk memetakan dan menvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah serta kompetensi.

“Pendataan Non ASN ini merupakan pemetaan dan mengetahui jumlah Non ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bima, bukan proses pemberkasan pengangkatan Non ASN,” ucapnya.

Selain itu kepala Dinas BKPSDM Kota terkait Permasalahan pendataan Non ASN akan terus berkonsultasi dan melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB.

Sebagaimana di kota atau kabupaten lainnya, ihwal Non ASN ini menjadi persoalan di Kota Bima. Dan salah satu pangkal persoalan ini adalah pendataan. Akhir September lalu, ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berstatus honorer atau non ASN di kota tersebut mendatangi kantor Badan Kepegawain dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Mereka mempertanyakan kejelasan nasibnya. Karena hingga saat ini mereka tidak terakomodir dalam data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2022. Diduga kuat, rapat yang dipimpin Sekda Kota Bima tersebut terkait aksi para Nakes ini.

 

Festival LASQI NTB Ditutup, Bintang Vokalis Kota Bima Raih Juara Pertama.

Oleh. Ipul
Minggu 16 Oktober 2022.

BIMA - Gubernur NTB menutup secara resmi Festival Seni Qasidah tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang digelar oleh Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Provinsi NTB. Jum'at, 15 Oktober 2022 malam.


Berlangsung sejak tanggal 13 Oktober hingga 15 Oktober 2022 di Alun-alum Tastura, Lapangan Muhajirin, Praya, Kabupaten Lombok Tengah.


Pada malam penutupan tersebut, Kota Bima berhasil menyabet juara dari berbagai cabang mata lomba, diantaranya berhasil meraih juara pertama Bintang Vokalis Dewasa Putri yang nantinya akan mengikuti mewakili NTB pada Festival LASQI Tingkat Nasional di Karawang, Jawa Barat di November mendatang.


Duta Kota Bima Bintang Vokalis Dewasa Putri diraih oleh Lily Suryani asal dari Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda Kota Bima berhasil meraih juara pertama.


Kemudian Bintang Vokalis Dewasa Putra Khairil Anwar meraih juara kedua, selanjutnya Bintang Vokalis Remaja Putra Muchamad Jafis meraih juara kedua.


Ketua DPD LASQI Kota Bima Hj. Ellya H. Muhammad Lutfi mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan yang diraih oleh perwakilan Kota Bima. Tentu saja hal ini tidak lepas dari dukungan luar biasa Pemerintah Kota Bima melalui Wali Kota Bima dan jajaran Pemerintah Kota Bima.


"Lebih khusus terima kasih juga saya sampaikan kepada para Pengurus DPD LASQI Kota Bima yang telah berikhtiar dengan keras, bekerja dengan giat, membimbing anak-anak kita hingga sampai ketingkat ini," ungkap Hj. Ellya.


Hj. Ellya H. M. Lutfi berharap kepada adik-adik yang nantinya akan mengikuti Festival LASQI Tingkat Nasional agar terus berlatih. "Jaga kesehatan, berikan yang terbaik, harumkan nama Kota Bima, dan Gemilangkan NTB ditingkat nasional nantinya," tutupnya.

Asisten III Bidang Pemerintahan Ikuti Konsolidasi Tahapan Pemilu 2024.

Oleh. Ipul
Sabtu 15 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Asisten III Bidang Pemerintahan Daerah Setda Kota Bima Drs. Adisan Mengikuti Acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 bertempat di Hotel Marina Kota Bima. Jum'at (14/10/22).

Selain Asisten III, hadir pula Ketua dan jajaran pengurus Badan Pengawas Pemilu Kota Bima, dan dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Bima.

Asisten III Bidang Pemerintahan Daerah Setda Kota Bima Drs. Adisan dalam pengantarnya mengatakan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari peserta pemilu, dirinya mengatakan akan menindaklanjutinya melalui rapat koordinasi yang akan dilakukan secepatnya," ujarnya.

Disamping itu juga, ia pun mengatakan akan berkonsultasi dengan pimpinannya yakni Wali Kota, pihak Provinsi, maupun di pemerintah pusat bila sifatnya diperlukan, juga akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu," ungkapnya.

"Kalau di Pemerintah daerah sifatnya lebih kepada bagaimana secara administrasi dan seterusnya, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat terakomodir dengan baik oleh pemerintah daerah," katanya.

"Biar kita enak, nanti pada saatnya kita bisa diskusi terkait dengan keinginan teman-teman dari peserta pemilu maupun bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, karena pemerintah daerah secara wilayah administrasi penyelenggaraan itu ada diwilayah pemerintah daerah, tetapi tetap memiliki tanggungjawab moral maupun tanggungjawab secara undang-undang," tegasnya.

Drs. Adisan melanjutkan, memang ada beberapa hal yang menjadi peran pemerintah daerah, lebih khusus kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini bawaslu, bagaimana kita sama-sama berkomitmen mengawal berjalannya pemilu serentak nanti berjalan dengan sukses, jujur, dan adil.

Pada kesempatan itu juga, Drs. Adisan menyampaikan pesan Wali Kota, jika ada beberapa hal yang disampaikan oleh peserta pemilu, silahkan diakomodir, tentunya pihaknya akan berkoordinasi dengan bawaslu, karena bagaimanapun juga fungsi dan pengawasan pemerintah daerah memang sangat diperlukan, disamping bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu," tutupnya.

Selain mengikuti acara Konsolidasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, Asisten III Drs. Adisan juga berkesempatan menjadi Pemateri atau nara sumber berkaitan dengan Peran Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Pemilu 2024.

 

Pemkot Bima Buka Pelatihan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi Tahap III.

Oleh. Ipul
Rabu 12 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Bima mengadakan Pelatihan berbasis Kompetensi (PBM)   di Aula Pemerintah Kota Bima, Rabu ( 12/10/22).

Kegiatan Pembukaan Pelatihan Kelistrikan dan bahasa jepang tahap III sekaligus  Penutupan pelatihan tata boga dan Kelistrikan Tahap II tersebut dibuka secara resmi oleh Drs. Mukhtar Landa, M.H. Turut dihadiri pula oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Bima,  Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Kepala Koperindag Kota Bima, Kepala DP3A Kota Bima, Kepala BLK Kota Bima  dan peserta pelatihan.

Sekretaris Daerah Kota Bima menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Disnaker Kota Bima yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. pelaksanaan pelatihan tersebut berdasarkan unit kompetensi melalui DIPA BLK Lombok Timur dan Pemerintah Kota Bima tahun 2022 Di UPDT BLK Kota Bima.

“Saya mengakui bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini memang pelatihan yang sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat terutama pelatihan khusus kelistrikan, sehingga memudahkan peserta untuk mendapatkan pekerjaan," ucapnya

Selain itu beliau berharap agar peserta pelatihan tata boga agar terus mengembangkan potensi dan berkreasi untuk membuat kue tradisional khas bima, dan untuk peserta pelatihan Bahasa jepang agar mempelajari bahasa dengan baik serta memperlajari budaya jepang.

“Setelah penutupan pelatihan tahap II  tata boga dan kelistrikan ini saya ingin seluruh peserta agar memanfaatkan alat-alat dan kesempatan ini dengan baik, karena kesempatan seperti ini tidak akan datang dua kali," tutupnya.

Kepala Disnaker Kota Bima Bapak Ir. H. Tafsir dalam laporannya menyampaikan bahwa pembukaan pelatihan Tahap III terdapat Pelatihan kelistrikan dan bahasa jepang, sementara penutupan pelatihan tahap II yaitu pelatihan Tata boga dan Kelistrikan berjumlah 86 orang.

Beliau melanjutkan laporannya bahwa pelatihan tersebut merupakan inisiasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan skil guna mendorong kehidupan masyarakat.

“Saya berharap dengan adanya pelatihan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan UMKM diwilayah Kota Bima, tingkatkan terus  kemampuan kalian baik dari segi koognitif maupun skil guna  mensejahterakan  rumah tangga," ucapnya 

Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan bantuan peralatan tata boga dan Alat-alat kelistrikan.

Sekda Kota Bima Pimpin Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah.

Oleh. Ipul
Selasa 11 Oktober 2022.

KOTA BIMA -- Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH Memimpin Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah bertempat di Aula Kantor Wali Kota, Selasa (11/10/22).

Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah tersebut berkaitan dengan Rencana Kegiatan Pengendalian Banjir di Kota Bima oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Provinsi NTB.

Drs. H. Mukhtar, MH didampingi Kepala Inspektorat Kota Bima, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, Kepala Dinas Pertanian, Kepala DPMPTSP, Kepala DLH, dan 11 Lurah yang menjadi titik lokasi kegiatan pengendalian banjir.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi tersebut turut pula dihadiri oleh Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Dr. Hendra Ahyadi, ST, MT beserta rombongan BWS NT I.

Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH dalam arahannya mengatakan atas nama pemerintah daerah dirinya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim BWS NT I yang pada hari ini telah hadir di Kota Bima dalam rangka sama-sama membangun Kota Bima khususnya dalam rangka pengendalian banjir di Kota Bima," ujarnya.

"Kita dapat maklumi bersama bahwa banjir di Kota Bima mungkin dapat terjadi dua sampai tiga kali dalam setahun, artinya setiap hujan deras pasti banjir, pemicu salah satunya adalah sempit dan dangkalnya sungai-sungai yang ada," ungkap H. Mukhtar.

Sekda melanjutkan, dengan adanya dukungan dan bantuan dari BWS NT I, ia berharap kepada tim TKPRD Kota Bima agar dapat membantu secara maksimal, apapun kebutuhan yang dibutuhkan, baik dokumen dan hal lainnya yang dibutuhkan oleh BWS segera dipenuhi," tegasnya.

Jika ada hal-hal yang lain yang diluar kemampuan tim TKPRD agar segera konsultasi ke pihaknya selaku ketua Tim PKRD, untuk kemudian selanjutnya ditindaklanjuti kepada kepala daerah," katanya.

"Sehingga dalam waktu dekat, tidak boleh lama-lama, dalam tahun 2022 ini ia berharap ada kegiatan yang dilakukan oleh BWS NT I yang mulai akan di lelang dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dikerjakan kedepannya," tutup Sekda.

Usai Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang Daerah Kota Bima yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, acara dilanjutkan dengan pemaparan dari PPK BWS NT I tentang Ringkasan data teknis Pengendalian banjir di Kota Bima.

Rencana kegiatan pengendalian banjir menyebar dibeberapa titik di Kota Bima antara lain, Kelurahan Nungga, Kumbe, Kodo, Rabadompu Timur, Rabadompu Barat, Penaraga, Penanae, Ntobo, Lampe, Penatoi, Santi, Na'e, Monggonao, Dara, Jatiwangi, Sambinae, Panggi, dan Kelurahan Jatibaru.

 

Sekretaris Daerah Hadiri Pengukuhan Pokdarkamtibmas Bhayangkara Resort Bima Kota.

Oleh. Ipul
Senin 10 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH Menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pokdarkamtibmas Bhayangkara Resort Bima Kota Masa Bhakti Tahun 2022-2027 bertempat di Aula Polres Bima Kota pada Senin, 10 Oktober 2022.

Drs. H. Mukhtar, MH didampingi Kepala Kesbangpol Kota Bima Muh. Hasyim, S.Sos, Camat Rasanae Barat Hj. Suharni, dan dihadiri oleh Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, S.IK, Dandim 1608 Bima melalui Perwakilan, Kajari Raba Bima, Kepala Rutan Bima, Dirbimnas Polda NTB, Danyon C Pelopor Bima, Kepala BNN Bima, dan Kelompok Sadar Kamtibmas.

Kapolres Bima Kota AKBP Rohadi, S.IK dalam penyampainnya menuturkan, Polri telah membentuk Kelompok Sadar Kamtibmas yang telah dituangkan dalam aturan keputusan Kapolri tentang Pengukuhan dan pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas dengan visi menjadi sahabat dan menjalin kemitraan antara masyarakat dan Polri," ujarnya.

Dalam peningkatan kesadaran hukum dan mencegah tangkal gangguan kamtibmas dengan hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan penyuluhan dalam peningkatan kesadaran kamtibmas.

Kapolres melanjutkan, disamping itu juga dapat membangun komunikasi dengan efektif, intensif dengan masyarakat, kelompok atau komunitas, membangun dan mengembangkan kemitraan segenap komunitas dalam memelihara situasi kamtibmas dan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan daya cegah tangkal dini terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas.

"Sebagai kelompok sadar kamtibmas, bisa membantu program-program kegiatan pemerintah atau Polri untuk bisa menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif," ungkapnya.

AKBP Rohadi pun berharap dengan terbentuknya Pokdarkamtibmas Bhayangkara Polri tersebut dapat mengajak masyarakat lain dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Walaupun polri memiliki babinkamtibmas, dan TNI memiliki Babinsa ungkapnya, maka dari itu dengan terbentuknya Pokdarkamtibmas dapat membantu polri untuk menggalang masyarakat menuju kebaikan, tidak hanya berpangku pada tugas babinkamtibmas dan babinsa saja.

Makin banyak masyarakat yang sadar hukum tentunya akan berpengaruh pada kondusivitas wilayah hukum Polres Bima Kota, semata demi kepentingan masyarakat, jadilah pendamping babinkamtibas dan babinsa yang berada disetiap desa dan kelurahan di wilayah hukum Polres Bima Kota. Tutupnya.

Dirbinmas Polda NTB Kombespol Desi Ismail, S.IK menyampaikan, hari ini merupakan hari yang bersejarah, mudah-mudahan dengan dilantiknya Pokdarkamtibmas makin menambah kondusifitas Kota Bima, dapat membantu tugas harkamtibmas di Kota Bima, bisa mengurangi angka kriminalitas, mengantisipasi membantu masyarakat dalam bencana alam, dalam deradikalisaai, dalam kegiatan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, polres, dan TNI. Ujarnya.

Pada tingkat Pusat, memang diperintahkan untuk dibentuk Pokdarkamtibmas tiap provinsi dan tiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan alhamdulillah Kota Bima menjadi Kota yang pertama kali dilantik di wilayah Nusa Tenggara Barat. Ungkap Kombespol Desi Ismail.

"Mudah-mudahan dalam pelaksaanan tugasnya selalu hadir ditengah-tengah masyarakat Kota Bima, diharapkan pula kepada Polres Bima Kota bisa membina, dan Pemerintah Daerah pun diminta untuk membina pokdarkamtibmas yang hari ini telah dibentuk," harapnya.

 

Pemkot Bima, Rakor Persiapan Bimtek SAKIP.

Oleh. Ipul
Senin 10 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bima melaksanakan Rapat Koordinasi dalam menyamakan persepsi seluruh aparatur dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LingkupPemerintah Kota Bima bertempat di Aula Pemerintah Kota Bima,  Senin, 10 Oktober 2022.

Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas terkait Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dilaksanakan selama 2 hari terhitung sejak tanggal 15-16 Oktober 2022 di Jakarta.

Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Perangkat OPD, Kasubbag Program dan Keuangan serta staf yang menangani SAKIP dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Dalam arahannya, Asisten I Setda Kota Bima, Abdul Gawis mengharapkan dengan acara yang berlangsung selama dua hari tersebut dapat diikuti secara maksimal dengan tujuan untuk mensosialisasikan implementasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah dalam mendukung persentase peningkatan nilai rata-rata evaluasi SAKIP Kota Bima.

"Mari kita semua bekerjasama terkait SAKIP ini, menjalankan dengan serius dan komperhensif untuk perbaikan kinerja kedepannya", harapnya.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintah Kota Bima bertempat di Aula Kantor Wali Kota Bima, Jum'at (07/10/22)

Oleh. Ipul 
Sabtu 8 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE kembali melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Lingkup Pemerintah Kota Bima bertempat di Aula Kantor Wali Kota Bima, Jum'at (07/10/22).

Wali Kota Bima didampingi Sekda Kota Bima, Staf Ahli Wali Kota, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, kepala BKPSDM Kota Bima, serta sejumlah kepala FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Menurut Wali Kota Bima, setiap ASN yang diberikan mandat untuk memegang sebuah OPD harus memahami dan mampu bertanggung jawab.

"Seorang pimpinan OPD jangan hanya mendelegasikan tugas-tugas kepada Kabid dan bawahannya, tetapi Ia juga harus menguasai persoalan yang ada di dinas tersebut," tegasnya.

H. M. Lutfi juga berharap agar organisasi pemerintahan ini dapat bekerja dengan maksimal dan bersungguh-sungguh, mengingat masa kepemimpinan Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima akan segera berakhir tahun depan.

"Diterpa apapun, kita harus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan butuh tenaga ekstra," tangkasnya.

Adapun Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik hari ini adalah Ir. Supawarman yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Sedangkan 2 Jabatan Administrator yaitu, Drs. Tamsil yang sebelumnya menjadi Sekretaris Dinas Sosial Kota Bima menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan Rusdhan, SE yang sebelumnya menjadi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menjadi Sekretaris Dinas Sosial Kota Bima.

 

Wali Kota Bima Jawab Aspirasi Pendemo Tenaga Kesehatan Suka Rela Kota Bima.

Oleh. Ipul
Selasa 4 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Tenaga Kesehatan Suka Rela Se-Kota Bima melakukan unjuk rasa di Halaman Kantor Wali Kota Bima. Dengan membawa berbagai keluhan ratusan pengunjuk rasa memadati Kantor Wali Kota Bima (03/10/22).

Ditengarai oleh sosialisasi perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disinyalir masih belum maksimal, para pendemo menuntut agar para tenaga suka rela dapat mengikuti seleksi pendataan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tersebut.

Selain itu isu yang dibawa oleh para pengunjuk rasa yang terdiri dari tenaga suka rela di seluruh Puskesmas di Kota Bima tersebut juga menyinggung perihal terdapatnya tenaga suka rela yang baru bekerja namun telah di angkat menjadi pegawai kontrak alih-alih melirik tenaga suka rela yang telah lama mengabdi dan memiliki jam terbang yang tinggi.

Tak tinggal diam Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE turun kejalanan bersama pengunjuk rasa menengahi dan mengajak berdiskusi membahas apa yang menjadi keresahan pengunjuk rasa.

Tanpa berpanjang lebar Wali Kota Bima bersama 10 perwakilan pengunjuk rasa melaksanakan jajak pendapat yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Bima bersama dengan Sekretaris Daerah Drs. H. Mukhtar, MH, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Abdul Gawis, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ahmad, SE, dan Kepala Dinas Kesehatan Drs. Ahmad.

Membawa berbagai tuntutan dan keluh kesah, Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menjawab dan memberikan solusi kepada para perwakilan tenaga kesehatan (Nakes) suka rela tersebut. Dengan lugas dan tegas Wali Kota Bima menjelaskan bahwa tenaga suka rela yang telah mengabdi dengan begitu gigih dapat diperhatikan. Kompetensi skill dan pengalaman kerja harus menjadi pertimbangan utama. Beliau juga menuntut agar kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap tenaga kontrak yang baru diangkat agar dapat memenuhi asas keadilan.

“Solusinya adalah memanggil dan mengevaluasi tenaga kontrak sehingga adanya keadilan. Polemik ini tentunya ada di seluruh Indonesia. Langkah kita adalah mempertimbangkan mereka yang telah mengabdi lama dengan jam terbang yang tinggi," ujar Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE.

Tak berhenti disitu, beliau juga menjawab tuntutan kedua yang meminta agar kehadiran tenaga kesehatan suka rela dapat lebih diperhatikan. Dengan mempertimbangkan pendataan yang dapat mengikut-sertakan tenaga suka rela dalam pendataan tenaga P3K. Menurutnya, hal tersebut terkendala oleh peraturan Menpan RB yang memang tidak mengakomodir tenaga suka rela di dalamnya.

Untuk itu dalam kesempatan tersebut Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE meminta agar dilakukannya pendataan sebanyak 465 tenaga kesehatan suka rela untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota dengan bersurat kepada Pemerintah Pusat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pendataan P3K.

“Bikin list dengan sejujurnya berapa jumlah tenaga suka rela berdasarkan SK pengabdian dan di stempel oleh kepala puskesmas. Agar tidak terjadi manipulasi data. Nanti kita akan bersurat ke pusat untuk diketahui bahwa di Kota Bima masih ada tenaga suka rela yang perlu untuk diperhatikan," jawabnya.

 

Wali Kota Bima Resmikan Mushala Abdullah Rabangodu Utara.

Oleh. Ipul
Selasa 4 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE menghadiri sekaligus meresmikan Mushala Abdullah Kelurahan Rabangodu, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Bertempat di Kelurahan Rabangodu Utara Kecamatan Raba pada Senin, 03 Oktober 2022 sore.

Turut mendampingi Wali Kota Bima yakni Asisten 1 dan 2, mantan Ketua DPRD Kota Bima Subhan H. M. Nor, SH, Panitia Pembangunan Mushala Abdullah, Camat, Lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dalam arahannya menyampaikan, beliau ingat betul pada saat peletakaan batu pertama Pembangunan Mushala Abdullah pada satu tahun lalu.

Pada waktu itu ungkapnya, pemerintah memberikan sumbangan sebesar Rp. 100 juta, tetapi satu tahun kemudian dirinya diingatkan kembali oleh masyarakat untuk hadir meletakan batu pertama pembangunan mushala Abdullah.

Wali Kota Bima juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dengan swadaya yang telah dikumpulkan sebesar 250 Juta.

"Ini luar biasa sekali menurutnya, semangat dan tingginya animo masyarakat berswadaya membangun rumah ibadah, hal ini lah yang mendasari Wali Kota Bima gentol menyumbangkan dana hibah untuk mushala dan masjid di Kota Bima secara besar-besaran," Ungkap Wali Kota.

Apalagi dirinya mengetahui bahwa tanah ini bermula dari tanah wakaf dari masyarakat, kolaborasi dan semangat swadaya seperti ini menjadi modalnya memberi perhatian serius pada pembangunan rumah ibadah.

Tidak lupa pula sebagai wujud apresiasi serta ucapan terima kasih pemerintah kepada pemilik tanah wakaf serta keluarganya, Wali Kota mengajak masyarakat yang hadir untuk mengirimkan surah alfatihah kepada pemilik tanah dan keluarganya yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan mushala ini. Ajaknya.

H. M. Lutfi, SE pun menambahkan, pada tahun 2022 ini jumlah bantuan dana hibah untuk pembangunan masjid dan mushala yang ada di Kota Bima sebesar Rp. 8 Milyar, kemudian untuk tahun 2023 mendatang mencapai angka Rp. 12 Milyar. Bebernya.

"Kenapa angka ini terus bertambah, karena masih banyak keluarga-keluarga kita yang dirinya kunjungi belum pernah disentuh masjid dan mushala nya, atas semangat itu kita berikan stimulan bantuan dari pemerintah dengan harapan betul-betul jadi dorongan dan semangat bagi masyarakat kita untuk terus bersemangat dalam hal swadaya membangun," imbuh Wali Kota.

Artinya animo swadaya masyarakat kita begitu kuat membangun masjid dan mushala, semangat ini yang terus ditingkatkan, dan dipertahankan terus dikemudian hari. Harap H. M. Lutfi.

Ketua Pembangunan Mushala Abdullah Fitrah Abubakar, S.Sos dalam laporannya menyatakan, mushala abdullah terwujud seperti ini berkat kolaborasi dan dukungan semua unsur, serta bantuan semua pihak, lebih khusus bantuan hibah dari Wali Kota Bima pada tahun 2021 telah memberikan bantuan dana hibah untuk mushala ini sebesar Rp. 100 Juta.

"Terwujudnya Mushala Abdullah ini berkat kolaborasi 3 unsur katanya, diantaranya umara, ulama, dan masyarakat," ungkapnya.

Luar biasa ada yang mendukung dengan tenaga, sumbangsih materil, maupun mendukungnya dengan do'a, sehingga total donasi atau swadaya dari seluruh elemen masyarakat sebesar Rp. 250 Juta.

Pihaknya juga mengapresiasi serta menyampaikan ucapan terima masih kepada Wali Kota Bima yang sudah luar biasa memberikan bantuan serta perhatiannya pada perbaikan rumah ibadah. Tutup Fitrah Abubakar.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikan penggunaan Mushala Abdullah Kelurahan Rabangodu Utara.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi,SE.

Oleh. Ipul
Selasa 4 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi,SE memimpin Rapat Koordinasi Terkait Pendataan Non-ASN di Ruang Rapat Wali Kota, Selasa, 4 Oktober 2022.

Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti demonstrasi yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan (Nakes) Sukarela pada Senin, 3 Oktober 2022 kemarin.

Oleh karenanya, HM. Lutfi mengajak Sekretaris Daerah Kota Bima, Staf Ahli, Asisten I dan III, Kepala BKPSDM Kota Bima, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima serta seluruh Kepala Puskesmas untuk membahas terkait pendataan untuk tenaga sukarela.

Menurut Wali Kota Bima, pendataan tenaga Non-ASN dilakukan oleh MENPAN-RB untuk mengetahui berapa jumlah tenaga honor yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah mampu mengambil langkah konkrit untuk tenaga honorer yang telah mengabdi cukup lama di pemerintahan.

"Dengan mengambil langkah ini untuk memproritaskan tenaga kerja yang lebih dari 10 tahun mengabdi dan sudah memahami tupoksi pemerintahan," jelasnya.

Untuk itu, HM. Lutfi meminta kepada BKPSDM dan Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham bagi tenaga sukarela yang ada di Pemkot Bima.

"Karena di awal datanya diminta, lalu tidak terterpenuhi. Hal ini yang perlu dievaluasi, jangan sampai diberikan harapan sehingga terjadi keributan seperti kemarin," tegasnya.

Sebelumnya, Menpan-RB memiliki syarat untuk pendataan tersebut, salah satunya mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.

Mengingat beberapa Nakes dan Guru Sukarela di Kota Bima memiliki masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) Tahun, maka Pemerintah Kota Bima akan memperjuangkan hak tersebut dengan segera melayangkan surat ke Kemenpan-RB agar dapat didata dalam pendataan Non-ASN Tahun 2022.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH menanggapi isu-isu yang beredar pada saat demo kemarin untuk dicari tahu kebenarannya. Apabila isu tersebut benar, maka Pemerintah Kota Bima akan menindak tegas oknum-oknum tersebut.

"Saya sudah memiliki nama-namanya, jika hal tersebut benar cabut kontraknya dan ganti dengan tenaga sukarela yang telah lama mengabdi," tegasnya.

 

Walikota Bima Launching Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Car Free Day.

Oleh. Ipul
Minggu 2 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE Launching Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Car Free Day Tingkat Kota Bima bertempat di Halaman Kantor Wali Kota Bima pada Minggu, 02 Oktober 2022.

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH, seluruh Staf Ahli Wali Kota Bima, seluruh Asisten, Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, Dandim 1608 Bima, Kepala BPJS Cabang Bima, BUMN dan BUMD, Camat, dan Lurah se Kota Bima.

Wali Kota Bima dalam arahannya menyampaikan, dalam berlalu lintas, masih banyak sekali masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan masih minimnya nilai kesadaran masyarakat yang tidak memakai helm saat berkendara. Ungkap Wali Kota Bima.

"Atas dasar itulah dirinya selaku Wali Kota Bima menginginkan daerah ini menjadi daerah tertib berlalu lintas, sehingga tidak ada lagi kendaraan berlalu lalang tanpa memiliki ijin mengemudi, maupun ijin kepemilikan kendaraan," ujarnya.

Disamping itu juga menurutnya, pihaknya sudah membuatkan rambu-rambu kawasan tertib lalu lintas, begitu juga hari ini beliau melaunching hari bebas kendaraan bermotor atau "Car Free Day" setiap akhir pekan yang akan dimulai pada hari ini dan seterusnya.

Dengan harapan, disamping masyarakat dapat berolah raga berjalan kaki dipagi hari tanpa adanya kendaraan berlalu lalang tanpa hambatan, juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang bisa melakukan aktivitas berjualan sepanjang jalan, baik UMKM dan lainnya yang akan menggerakkan sektor perekonomian masyarakat," ungkapnya.

"Mudah-mudahan dengan dicanangkannya Car Free Day setiap hari minggu menjadi satu event setiap akhir pekan bagi masyarakat yang berolah raga dan bersepeda, juga bagi masyarakat pelaku UMKM," harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima Drs. M. Farid, M. Si dalam laporannya menyatakan dasar hukum pelaksanaan Tertib Lalu Lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kemudian Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rekayasa Lalu Lintas Sistem Satu Arah pada Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin, serta Jalan Gajah Mada. Ungkapnya.

Kemudian lanjut Drs. M. Farid, dasar hukum selanjutnya melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day.

"Maksud dilakukannya kawasan tertib lalu lintas ini katanya, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas diwilayah Kota Bima dengan tujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas," imbuhnya.

Kemudian tambah Kepala Dishub Kota Bima, tujuan dilaksanakannya "Car Free Day" yang dimulai hari ini demi memulihkan kualitas udara dan penurunan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor, ditambahkannya pula sesuai keinginan dan harapan Wali Kota Bima demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi terutama bagi pelaku UMKM di Kota Bima. Ungkap Kadis Perhubungan.

Kadis Perhubungan menambahkan, kawasan Tertib Lalu Lintas dimulai dari Jalan Soekarno Hatta mulai simpang 4 Traffic Light Kantor Walikota Bima sampai pertigaan cabang Malake mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA dengan panjang jalan 2.200 M.

Sesuai Perwali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Perwali Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau "Car Free Day" bahwa pelaksanaannya dilakukan evaluasi oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Bima Kota, sedangkan Car Free Day pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kerja yang terdiri dari unsur Kepolisian, dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima," tutupnya.

Walikota Bima bersama Sekda Kota Bima, seluruh FKPD Pemerintah Kota Bima, Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Dandim 1608 Bima, BUMN, BUMD, dan masyarakat menuju Paruga Na'e yang dimulai pada pukul 7.00 memulai Car Free Day dengan menggunakan sepeda dan berjalan kaki.

 Wali Kota Bima saat Hadiri Acara Majelis Adat Syara' Dana Mbojo.

Oleh. Ipul
Minggu 2 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE Mengikuti Acara Majelis Adat Kesultanan Bima Dalam Rangka Upacara Suna Ro Ndoso yang dirangkaikan dengan Prosesi Budaya Mpa'a Gantao, Upacara Kapanca, Eksebisi Marawis, Compo Sampari, dan Khitanan Massal bertempat di Istana Kesultanan Asi Mbojo. Sabtu, 01 Oktober 2022.

H. Muhammad Lutfi, SE didampingi Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Ellya H. M. Lutfi, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, MH, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Turut hadir pula pada acara tersebut antara lain Ketua Mahkmah Konstitusi Republik Indonesia Prof. DR. H. Anwar Usman, SH, MH beserta Istri Hj. Idayati H. Anwar Usman, Bupati Bima, Wakil Bupati Bima, Ketua beserta Anggota DPRD Kota Bima, Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Bima, Bupati Dompu, Ketua TP PKK Kabupaten Dompu.

Selain itu, juga hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Kapolres Bima, Kapolres Bima Kota, Kapolres Dompu, Kapolres Sumbawa, Dandim 1608 Bima, Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo, FKPD Lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE mendapat kehormatan melakukan Prosesi Compo Sampari kepada ananda Muhammad Athala Zulkarnain Putra dari Bapak Tajul Sirajuddin, SE.

Sementara itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Prof. DR. H. Anwar Usman, SH, MH memperoleh kehormatan melakukan Compo Sampari kepada Ananda Muhammad Putera Pratama Putra Kedua dari Sultan H. Ferry Zulkarnain, ST (Alm).

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dalam pengantarnya menyatakan, acara Compo Sampari hari ini sebagai rangkaian Upacara Suna Ro Ndoso yang akan dilaksanakan oleh Majelis Adat Syara' Dana Mbojo, kita akan disuguhkan berbagai atraksi budaya antara lain Dzikir Guru Bura, Mpa'a Rebo, Mpa'a Manca, Marawis, Kolaborasi Musik Tradisional dan lainnya.

Bupati Bima kembali menyampaikan ucapan terima kasih serta rasa syukur khusus kepada Yang Mulia Ketua MK RI beserta Istri telah berkenan menghadiri sekaligus mengobati kerinduan masyarakat bima. Ujar Bupati Bima.

"Dalam sejarah kesultanan menurutnya, beberapa rangkaian kegiatan dari Majelis Syara' Dana Mbojo menggelar khitanan bagi para anak serta cucu kesultanan Bima, dan kita semua menjadi bagian dari sejarah, anak adalah pewaris peradaban Dana Mbojo," katanya.

Khitanan ini akan lebih menyehatkan anak kita, dan tentu menjalani sunah Nabi Muhammad SAW, kepada semua pihak yang secara ikhlas, tulus mendoakan serta membantu dan mendukung semua rangkaian kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan tertib, dan lancar.

Kepada seluruh masyarakat, tentunya selain kehadiran, dirinua mengharapkan doa, agar anak yang di khitan tumbuh sehat, bertakwa dan beriman kepada Allah SWT.

"Emas tetap akan menjadi emas, dan tidak akan pernah menjadi tembaga," ungkap Umi Dinda.

Semoga kita sekalian mampu menjadi orang tua, suri tauladan bagi anak-anak generasi kedepan, terutama para ibu, karena kita adalah majelis pertama bagi anak-anak kita. Tutup Bupati Bima.

Kegiatan prosesi budaya oleh Majelis Adat Syara' Dana Mbojo selain acara Suna Ro Ndoso, juga dirangkaikan dengan beberapa atraksi budaya sebagai ajang pelestarian budaya Mbojo, diantaranya Mpa'a Gantao, Upacara Kapanca, Eksebisi Marawis, Compo Sampari, Khitanan Massal.

Prosesi budaya Mbojo dilaksanakan selama 5 hari sejak tanggal 28 September sampai dengan 01 Oktober 2022 yang dilaksanakan di Pendopo Kesultanan Bima dan Museum Asi Mbojo.

Kejuaraan Kuda Tradisional Cup Bima Tahun 2022, Resmi Dibuka Ketua Mahkamah Konstitusi RI.

Oleh. Ipul
Minggu 2 Oktober 2022.

KOTA BIMA - Kejuaraan Kuda Tradisional Walikota Cup tahun 2022 digelar dan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H Anwar Usman, SH, MH, yang didampingi oleh istri Hj. Idayati adik kandung Presiden RI Joko Widodo.

Hadir pula dalam pembukaan tersebut Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi, SE.,  unsur Forkompinda Kota dan Kabupaten Bima, para pecinta kuda dan pemilik kuda se-pulau Sumbawa.

Pelaksanaan pacuan kuda tradisional Bima Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PORDASI Kota Bima bertempat di gelanggang olahraga berkuda, Desa Panda Kecamatan Belo Kabupaten Bima dari tanggal 2 Oktober 2022 hingga nanti 13 Oktober 2022.

Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. Anwar Usman SH. MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa pacuan kuda tradisional merupakan tradisi yang sudah lama dilaksanakan di Bima. Olahraga pacuan kuda juga dilaksanakan secara internasional dengan cara dan ketentuan yang berbeda.

Tentu budaya seperti ini harus di jaga dan dilestarikan dengan baik, karena olahraga yang paling dicintai Rasullulah adalah olahraga berkuda dan memanah.

“Dari kecil saya hobi dengan olahraga berkuda, saat itu acaranya dilaksanakan di Manggemaci,” Ungkap Ketua MK.

Yang mulia Ketua MK juga menitipkan pesan agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan event berlangsung. 

"Jadikan event pacuan kuda ini sebagai ajang silaturahmi bagi seluruh pemilik dan pecinta kuda yang ada di di Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa maupun yang ada di luar pulau sumbawa", pesannya.

Sementara itu Ketua panitia Sudirman DJ menyampaikan untuk kalender event PORDASI Provinsi NTB bulan Oktober Kota Bima yang menjadi pelaksana event pacuan kuda. Kegiatan pacuan yang memperebutkan piala “Walikota CUP” akan berlangsung selama 2 pekan dengan peserta kuda yang telah mendaftar sebanyak 887 ekor dan ini merupakan event yang luar biasa setelah pandemi covid-19. 

Even ini sengaja dilakukan di desa Panda karena lapangan pacuan kuda sambinae yang ada di Kota Bima belum representatif.