Articles by "NEWS"
Showing posts with label NEWS. Show all posts

Era digital melahirkan era maya. Pun dalam berwisata. Kini, kita cukup membuka internet untuk menikmati keindahan sebuah tempat wisata. Aneka platform menyajikan foto-foto menarik dari berbagai ragam tempat wisata. Mulai dari yang sudah lama dikenal, setengah dikenal, bahkan asing sama sekali.

Salah satu kawasan wisata yang belakangan banyak muncul di internet adalah Kampung Wisata Geopark Ujung Bulu, Dusun Ujung Bulu, Bontolempangan, Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Desa Wisata ini digadang-gadang sebagai "surga tersembunyi yang menyimpan banyak keindahan". Benarkah?

Tidak juga. Terutama dalam hal tersembunyi. Sejak lama, warga Makassar dan sekitarnya mengenal Ujung Bulu sebagai kawasan yang memiliki keelokan alam. Khususnya pegunungan dan gua karst yang banyak berada di sana. "Ketika kecil, tahun 60-an, saya sering diajak kakek ke daerah situ. Menyambangi kerabat yang membuka sawah dan empang di sana. Waktu itu sawah dan empangnya belum banyak," kisah Andi Mudor, 65 tahun, warga Jl. Ratulangi, Makassar. "Sambil menunggu orang menjaring ikan dan memasak, kami main ke gua-gua dan bukit batu yang ada di sekitar sana," tambah Mudor.


Ya, sebagaimana banyak kawasan pedesaan lainnya, Dusun Ujung Bulu didominasi oleh sawah dan empang. Dan inilah keindahannya. Sawah dan empang di latar depan, nu di belakangnya menjulang pebukitan karst khas Maros. 

Tambak alias empang, dengan pematangnya, menjadi pemandangan khas kawasan ini. Terutama sebelum memasuki kawasan pebukitan karst di belakangnya. Jika Anda tengah beruntung, Anda bisa menemukan para petambak dan keluarganya sedang memanen ikan. Kesempatan untuk mendapatkan ikan yang relatif lebih murah dibandingkan membeli di pasar.



Untuk mengunjungi labirin batu yang ada di Ujung Bulu ini, kita perlu berjalan kaki sekitar  5-10 menit dari tempat parkir. Letih karena berjalan kaki terbayar oleh pemandangan unik di sana. Mulai dari bukit-bukit yang mirip candi alam, mulut gua, sampai labirin karst. Semuanya merupakan spot yang tepat untuk berfoto. Baik selfie maupun wefie. 

Lihat saja dua foto di bawah ini:



Kim Yo Jong.[via kontan]


Pemerintah Korea Selatan tak ingin memanaskan situasi keamanan di semenanjung Korea. Terbutki, mereka memilih bertindak pasif setelah adik Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, melontarkan ancaman pembatalan perjanjian militer.

Pemerintah Seoul melarang para pembelot menerbangkan pesan anti-Pyongyang, beberapa jam setelah Yo Jong mengancam akan membatalkan perjanjian militer.

Kim Yo Jong, sosok berpengaruh sekaligus penasihat Kim Jong Un, memberikan peringatan terkait hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang bisa membeku kapan saja, tak lama setelah para pembelot diketahui menerbangkan pesan anti-Pyongyang di perbatasan kedua negara.

Dan ancaman tersebut rupanya membuat Seoul menahan diri. Pasalnya, tak kurang dari tiga kali, sejak Kim Jong Un  bertemu Presiden Korsel, Moon Jae-in, sejak 2018 lalu, sebagai upaya meredakan ketegangan di antara kedua negara.
Pemulihan upaya itu terjadi di tengah sikap pembelot Korut, yang menerbangkan balon ke perbatasan dengan pamflet berisi kritikan di dalamnya. 

Dilansir AFP, Kamis, 4 Juni 2020, para pembelot itu menyebut rezim Kim melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan ambisinya akan nuklir.

Keruan saja, ulah para pembelot itu membuat berang Kim Yo Jong. "Pemerintah Korsel akan membayarnya jika mereka terus membiarkan situasi ini sembari menyiapkan berbagai dalih," ancam sang penasihat.

Perempuan yang diyakini berusia 32 tahun itu menyebut para pembangkang sebagai "sampah manusia", yang mengkhianati tanah airnya."Sudah waktunya untuk menyeret pemiliknya guna bertanggung jawab," kecam Yo Jong dalam pernyataan yang dirilis oleh KCNA.

Beberapa jam kemudian, Kementerian Unifikasi Korsel melontarkan keterangan bahwa mereka berencana melarang selebaran yang dianggap sumber ketegangan di perbatasan. "Segala tindakan yang bisa mengancam nyawa atau harta benda warga perbatasan harus dihentikan," kata juru bicara kementerian, Yoh Sang-key.

Penyebaran pamflet yang mengejek Pyongyang sejak lama menjadi isu yang dibahas oleh dua Korea.

Tapi melarangnya juga dianggap pelanggaran kebebasan berekspresi. Meski begitu, Kantor Kepresidenan Korsel menyatakan, pamflet itu lebih banyak memberikan dampak yang negatif daripada positif.

Dilaporkan Yonhap, pemerintahan Moon berusaha "menyikapinya secara halus" agar tidak sampai mengancam keamanan nasional.

Dalam ancamannya, Kim adik menyebut bakal membatalkan perjanjian militer yang diteken saat Moon berkunjung ke Pyongyang, dan menutup kantor perwakilan.

Namun, sebagian besar dari perjanjian itu memang sudah tidak dilaksanakan, sejak Korut memutuskan kontak dengan Negeri "Ginseng".

Pemutusan itu terjadi setelah pertemuan kedua Kim dengan Presiden AS Donald Trump di Hanoi, Vietnam, pada Februari 2019 runtuh.

Sementara kegiatan operasional di kantor perwakilan sudah tidak aktif sejak wabah virus corona, dengan Korut menggelar puluhan uji coba senjata sejak perjanjian ditandatangani.

Adik Kim Jong Un itu juga mengancam bakal menutup dua proyek gabungan Korea, yakni Kawasan Industri Kaesong dan pariwisata Gunung Kumgang. Keduanya merupakan sumber pemasukan bagi Korea Utara, namun dibekukan bertahun-tahun sejak mendapat sanksi karena uji coba senjata. 

Sumber: Kontan

Masjid Pusdai Provinsi Jawa Barat menggelar salat Jumat berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yakni dengan membatasi jumlah jemaah dengan menutup pintu masjid saat khotib manaiki mimbar.  [Bisnis/Dea Andriyawan] 
Masjid Pusdai Provinsi Jawa Barat menggelar salat Jum'at berjamaah dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya yakni dengan membatasi jumlah jemaah dengan menutup pintu masjid saat khotib menaiki mimbar.

Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Pusdai Provinsi Jawa Barat Fathurrahman mengatakan pada salat Jum'at berjamaah pertama usai penghentian sementara aktivitas tersebut akibat Pandemi Covid-19, jemaah dibatasi hanya 30 persen dari kapasitas maksimal.

"Sebetulnya dengan adanya pola disilang-silang itu sudah membatasi jemaah sekitar 50 persen, tapi di belakang masih kosong ya tadi hanya terisi sekitar 25 sampai 30 persen," kata Faturahman di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jumat, 5 Juni 2020.

Sementara itu, bagi jemaah yang tiba di masjid saat khotbah berlangsung, pihaknya menempatkan jemaah tersebut di selasar masjid yang cukup luas serta tetap dengan penjarakan antar jemaah.

"Yang di luar itu dipersilakan salat di selasar, tapi tetap menerapkan protokol. Jadi silakan mau mengambil posisi di mana saja," katanya.

Masjid Pusdai sendiri kata dia, bisa menampung hingga 4.600 jemaah. Namun dengan dilakukannya penjarakan antar jemaah, ia memperkirakan hanya 1.000 orang saja yang melakukan salat Jum'at berjamaah di dalam masjid.

"Sampai 4.600 orang, atas bawah itu, bawah aja sekitar 4.000 orang. Tadi tuh sekitar 1.000 mungkin ada, kurang lebih segitu," kata dia.

Selain itu, ia mengatakan Masjid Pusdai belum bisa dipergunakan untuk kegiatan kajian di luar kegiatan ibadah salat wajib. Pasalnya ia mengaku harus terlebih dahulu memastikan keamanan di masa Pandemi Covid-19.

"Belum ada, kita punya kajian-kajian majelis taklim. Karena kondisinya belum memungkinkan. Kalau pemerintah menyatakan pandemi ini usai, baru bisa. Kalau kita belum dulu, kita kaji dulu, kalau bisa baru kita lakukan," katanya. 
Sumber: Bisnis

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani, memberikan paparan pada Indonesia-Korea Business Dialogue di Tangerang, Senin, 8 Juni 2018. [ JIBI/Dwi Prasetya]
Sebagian besar pelaku usaha tinggal menunggu izin beroperasi sebelum kembali menjalankan bisnis sesuai dengan panduan dan arahan pemerintah.

Para pelaku usaha mulai bersiap untuk kembali memulai aktivitas seiring dengan adanya keputusan pemerintah membuka kembali sembilan sektor ekonomi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Seperti diketahui, pemerintah kembali membuka sembilan sektor ekonomi meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sebagian besar pelaku usaha tinggal menunggu izin beroperasi sebelum kembali menjalankan bisnis sesuai dengan panduan dan arahan pemerintah.

"Sejak kebijakan dan panduan new normal dikeluarkan pemerintah, pelaku usaha sudah mulai mempersiapkan diri karena kami sangat antusias untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi senormal mungkin," kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (5/6/2020).

Adapun, keputusan pemerintah membuka kembali sembilan sektor ekonomi dinilai cukup baik. Pasalnya, kata Shinta, kegiatan produksi sektor-sektor tersebut berada di zona hijau serta tidak memerlukan pekerja dalam jumlah besar yang dapat meningkatkan risiko penyebaran wabah.

Di samping itu, risiko peningkatan penyebaran wabah dengan kembali beroperasinya sembilan sektor tersebut juga relatif rendah dan dapat dikelola.

Namun, signifikansi dari langkah re-opening ekonomi pemerintah tersebut bergantung pada hadirnya faktor pendukung seperti pemberlakuan relaksasi dan kondisi pasar yang mendukung.

"Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mungkin hanya kontrol relaksasi di industri padat karya karena jumlah orang yang terlibat dalam proses produksinya relatif besar dan umumnya ada di ruang tertutup serta berada di zona merah," ujarnya.

Namun demikian, dibukanya sektor-sektor tersebut oleh pemerintah belum tentu dapat memberikan efek yang signifikan dalam waktu singkat. Pasalnya, kondisi pasar saat ini dinilai belum terlalu mendukung.

Dari sembilan sektor yang direlaksasi, kata Shinta, kemungkinan yang akan mengalami peningkatan signifikan hingga kembali ke kondisi pra-pandemi hanya yang terkait dengan pangan, obat-obatan dan alat kesehatan.

Adapun, sektor lain seperti pertambangan (selain emas), logistik, dan industri belum tentu mengalami hal yang sama karena permintaan dan confidence pasar masih terdampak oleh wabah dan memerlukan waktu untuk pulih.

"Kemungkinan besar kinerja hanya akan naik hingga 80-90 persen jika dibandingkan dengan kinerja normal pada pra-pandemi dan ini pun akan terjadi secara berangsur," jelasnya.

Bahkan, proyeksi peningkatan kinerja bisa saja lebih rendah jika permintaan sangat tertekan ataupun kepercayaan diri pasar untuk melakukan kegiatan ekonomi lebih lambat dari yang diharapkan.

Risiko gulung tikar dan pemutusan hubungan kerja pun (PHK) juga dikatakan masih tinggi apabila permintaan pasar tidak cukup mendukung.

"Namun demikian, keputusan ini akan menyebabkan kinerja ekonomi secara sektoral dan nasional menjadi tidak terlalu tertekan. Selain itu, industri memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mempertahankan eksistensinya," ungkapnya.

Sumber: Bisnis



Pemerintah Kota Bekasi memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga 2 Juli 2020, menyusul berakhirnya masa perpanjangan PSBB yang keempat pada Kamis (4/6).
Wali Kota Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 300/Kep.355-BPBD/V/2020 mengenai perpanjangan PSBB mulai Jumat sampai 2 Juli 2020 karena penularan Covid-19 masih terjadi dan warga membutuhkan masa adaptasi menuju tatanan hidup normal baru.
"Pada perpanjangan PSBB keempat masih ditemukan bukti penyebaran Covid-19 sehingga perlu perpanjangan kelima dalam rangka pelaksanaan adaptasi tatanan hidup baru masyarakat produktif melawan Covid-19," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (5/6/2020).
Baca Juga : DKI Longgarkan PSBB, Bagaimana Nasib PSBB Bogor, Depok, Bekasi?
Wali Kota meminta seluruh warga yang berdomisili atau beraktivitas di wilayah Kota Bekasi mematuhi aturan yang berlaku selama penerapan PSBB.

"Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penyebaran wabah corona," katanya.
Mengenai pemulihan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dia menjelaskan, pemerintah kota akan menjalankannya secara bertahap sejalan dengan proses adaptasi terhadap tatanan normal baru. "Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19," katanya.
Rahmat mengingatkan kepala organisasi perangkat daerah untuk mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam masa adaptasi terhadap tatanan normal baru.
Dia mengatakan bahwa ASN dengan kondisi tertentu seperti memiliki riwayat penyakit menahun atau sedang hamil atau berstatus sebagai orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan atau terjangkit Covid-19 tetap tidak boleh bekerja di kantor selama masa perpanjangan PSBB.
"Ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi," kata dia.
Reuni Akbar 212, 2 Desember 2018. [facebook-tengkuzulkifliusman]
Rupanya, ada seseorang yang mencoba merusak hubungan baik Osamah Muhammad al-Suaibi dengan rakyat Indonesia. Terlebih dengan NU. 

Siapakah yang mencobanya?  Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk 
Indonesia itu tak menyebutkannya. Hanya, demikianlah pernyataan yang disampaikannya kepada Yenny Wahid saat  keduanya berjumpa di Forum for Promoting Peace in Muslim Societies yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Ahad, 9 Desember 2018.

“Demi Allah saya cinta masyarakat Indonesia. Saya juga menghargai NU dan Muhammadiyah, dan semua organisasi Islam,” kata Osamah, sebagaimana tersaji dalam sebuah rekaman yang diunggah Rais Syuriyah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Tiongkok Imron Rosyadi Hamid melalui akun Facebooknya pada Senin, 10 Desember 2018. "Seseorang mencoba menghancurkan hubungan baik antara saya dan Nahdlatul Ulama, antara saya dengan rakyat Indonesia,” kata dia.

“Insya Allah saya akan kembali minggu depan untuk menyelesaikan semuanya,” kata dia lagi, menutup rekaman yang tak sampai satu menit itu.

Sebelumnya, Osamah telah mengundang protes kalangan NU dan jajarannya karena cuitannya di twitter. Dalam cuitan, yang kemudian dihapusnya itu, ia menyebutkan bahwa Reuni 212 yang digelar pada 12 Desember silam tak lain sebagai reaksi terhadap pembakaran bendera yang dilakukan sebuah "aliran sesat". 

Bagi NU, cuitan tersebut tidak patut dilakukan seorang duta besar. Mereka menilainya sebagai turut mencampuri permasalahan negara lain. Sementara, atas insiden pembakaran bendera itu pihak Banser sudah menegur pelakunya. Bahkan, menyerahkan mereka kepada pihak berwajib untuk diadili sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan Osama, malah menuduh Banser sebagai "aliran sesat" melalui twitnya itu. Tak pelak, PBNU meminta pemerintah mengusir Dubes Osama.

Mudah-mudahan pernyataan Osamah itu, terutama ihwal "mencintai" dan "menghargai", bisa terwujud dengan baik -- termasuk direspon semua pihak dengan baik. Walau, kita tetap bertanya-tanya: Siapakah gerangan yang mencoba menghancurkan hubungan baik dia dengan rakyat Indonesia dan khususnya dengan NU itu? 

Pawai Budaya puncak Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, 9 Desember 2018. [ferilatief]
Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 diselenggarakan di tengah intoleransi dan konservatisme yang semakin meningkat, yang di beberapa tempat mulai mengancam keberadaan tradisi dan budaya asli yang dianggap tak sesuai dengan ketentuan agama tertentu.

Kebudayaan yang inklusif menjadi kunci menghadapinya, kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, yang menyelenggarakan KKI 2018 ini.

"Sifatnya saling belajar, saling mengenal, saling tahu sudut pandang orang yang berbeda, berusaha memahami, empati, sehingga kemudian toleransi akan muncul dari pemahaman, bukan karena doktrin," ungkapnya, di sela-sela Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yang berlangsung mulai Rabu hingga Ahad, 5-9 Desember 2018.

Hilmar mengaku, memahami jalan pikiran pihak-pihak yang yang menganut konservatisme. Menurutnya, keterbatasan pengalaman dan lingkungan di mana mereka bergaul menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

"Saya juga tidak setuju kalau misalnya 'harus toleran', 'harus Bhinneka Tunggal Ika', dan sebagainya, tapi enggak kasih jalan, gimana sih caranya harus menjadi Bhinneka Tunggal Ika?" lanjutnya. 

Ia menegaskan, strategi mengelu-elukan multikulturalisme dan retorika saling menghargai tidak cukup untuk menembus 'tembok-tembok' yang dibangun oleh sebagian pihak untuk mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat.

"Yang kita perlu lakukan sebelumnya di pemerintahan itu (adalah) memperkuat daya cerna kebudayaan orang, sehingga dia bisa menerima apapun yang dia lihat tanpa buru-buru kemudian mengambil sikap menolak," ujarnya.

Itulah, katanya, semangat kongres kebudayaan 2018 ini. 

Tidak seperti kongres-kongres sebelumnya yang didominasi diskusi budaya dan presentasi makalah, tahun ini, kongres juga menampilkan beragam jenis budaya nusantara, dan rencananya akan menelurkan produk konkrit berupa Strategi Kebudayaan.

Dokumen ini merupakan rangkuman aspirasi dan harapan pelaku kebudayaan dari lebih dari 300 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Terdapat tujuh isu strategis dalam Strategi Kebudayaan tersebut, salah satunya yaitu praktik pemikiran kebudayaan yang menghadapi tantangan, baik akibat globalisasi, maupun pembenturan kebudayaan dengan agama.

"Nantinya, Strategi Kebudayaan ini akan disusun menjadi Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK), yang akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di masa yang akan datang," demikian kata Hilmar sebagaimana dikutip BBC News Indonesia.
Prestasi Puan Maharani [Must Atsep-kompasiana]

Must Apep, Sang Pencari a.k.a Pengangguran, orang biasa-biasa saja - sebagaimana kebanyakan manusia pada umumnya.

Sebagai orang awam, sepertinya ada yang berlebihan ketika sebagian netizen memberikan komentar buruk tentang Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Mereka menyebut Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Titipan Mamah (Menkotimah), bahkan menyangsikan keberadaan Menko PMK dengan bumbu-bumbu nyinyir khas.

Istilah itu berlebihan karena pada saat yang bersamaan, jika kita bersedia sejenak saja meluangkan sedikit waktu untuk mencari berita yang benar, memanfaatkan Google untuk sedikit stalking tentang Puan Maharani, justru akan ditemukan informasi yang sebaliknya. Wajar saja kalau kemudian terlintas dalam pikiran, benarkah Puan Maharani titipan mamah, atau justru tema-tema seperti itu adalah upaya pembunuhan karakter (character assassination)?

Kemudian, apa benar Puan Maharani adalah Menteri titipan mama? Jika pun jawabannya benar, lalu apa (yang) salah jika benar Puan Maharani adalah Menteri titipan mama? Dimana letak salahnya? Toh, bukankah selama ini Puan Maharani bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik? Bukankah Puan Maharani sudah banyak menorehkan prestasi-prestasi selama menjabat sebagai Menko PMK? Untuk mengetahui buktinya, bacalah sampai selesai.

Pada titik inilah kemudian muncul asumsi yang lebih cenderung pada satu kesimpulan, bahwa melabelkan Puan Maharani sedemikian rupa sebagai Menteri yang tidak bekerja dan ongkang-ongkang kaki saja adalah bagian dari upaya pembunuhan karakter (character assassination) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang sedari awal memang "diciptakan" untuk menghancurkan. Terlebih ketika melihat akun-akunnya adalah para netizen yang tidak menjejakkan bumi, dan kalau pun mereka membumi, sepertinya mereka adalah robot; tanpa akal sehat dan nalarnya tak berbobot!

Skrinsot cuitan netizen tentang Puan Maharani. [twitter-mustapep/kompasiana]



Untuk apa membunuh karakter Puan Maharani?

Diakui atau tidak, percaya atau tidak, Puan Maharani adalah salah satu calon pemimpin masa depan Indonesia. Pengalaman dan proses panjangnya dalam dunia perpolitikan menjadi bekal yang cukup untuk mengakuinya sebagai calon potensial untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal.

Pertama, secara personal Puan Maharani adalah sosok yang bekerja keras, berpengalaman, memiliki kemampuan, dan berintegritas. Puan Maharani tidak lahir secara instan. Ia mengalami proses dan pematangan sebagaimana seharusnya. Salah besar jika ada yang beranggapan, posisinya sebagai putri dari Megawati membuatnya istimewa sehingga tidak usah berbuat apa-apa. Justru karena posisi itulah ia harus lebih bekerja keras.

Itulah kenapa, Puan Maharani tidak canggung untuk turun ke bawah, menemui masyarakat, menjumpai konstituennya untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan apa yang dinginkan oleh masyarakat. Hal itu dilakukannya sejak dulu, ketika masih awal-awal berproses menjadi kader partai, mencalonkan diri sebagai anggota DPR, bahkan hingga sekarang dalam posisinya sebagai Menteri Koordinator.

Kinerja dan kerja keras itulah yang kemudian membuatnya (dan Kementerian yang dipimpinnya) mendapatkan banyak capaian prestatif dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Tidak susah untuk mencari buktinya, silahkan saja ketik kata kunci "Prestasi Puan Maharani" maka akan keluar link-linknya. Alah, itu, kan, dibuat-buat. Memang benar itu dibuat, tidak muncul sendiri menjadi sebuah index di Google. Buktikan dan bantah saja jika tulisan itu tidak benar. Link 1Link 2Link 3Link 4

Dalam dunia politik, pengalamannya sudah matang. Puan Maharani menjadi saksi hidup, bagaimana keras dan kejamnya politik ketika masa sebelum reformasi. Puan Maharani menjadi besar karena ditempa, oleh pengalaman langsung sekaligus oleh orang tuanya. Ia mengalami proses itu sebagaimana orang lain juga mendapatkannya. Tidak pernah ada yang instan karena ia merasakan sendiri bagaimana proses dan pendewasaan itu dialami dan dirasakannya. Untuk mendapatkan, harus bekerja. Untuk menuai, harus menanam.

Realitas semacam itu menjadi semakin manis ketika melihat sosoknya yang lemah lembut. Puan Maharani tampil sebagai sosok yang tegas tanpa menghilangkan kelembutan dan keanggunannya sebagai perempuan. Satu lagi yang istimewa; meski Puan Maharani bisa saja tampil lebih dari biasanya, tapi ia lebih memilih sederhana. Lihat saja bagaimana fashion sehari-harinya.

Kedua, Puan Maharani adalah sosok yang tepat untuk memimpin PDI-P di masa yang akan datang. Dalam beberapa kesempatan, Megawati sudah memberikan isyarat untuk "pensiun" dalam dunia politik dan meninggalkan kursinya sebagai Ketua Umum. Banyak asumsi yang kemudian merujuk pada Puan Maharani sebagai penggantinya.

Secara objektif, Puan Maharani layak untuk mendapatkannya. Ia berproses sebagai kader partai, lalu sejak tahun 2007 menjadi pimpinan partai, ia mempunyai pengalaman sebagai anggota legislatif, dan sekarang sedang mengabdi sebagai pejabat eksekutif. Pengalamannya lengkap dan paling layak. Potensi ini menjadi semakin besar jika ditambah dari sisi subjektif dirinya sebagai putri dari Megawati. Artinya, ia akan menjadi calon ketua umum paling potensial dari partai terbesar dan pemenang Pemilu 2014 lalu.

Ketiga, Puan Maharani adalah "penerus" trah Soekarno. Seperti diketahui, bahwa nama Soekarno tetaplah menjadi magnet luar biasa bagi bangsa ini. Pengorbanan dan jasanya yang besar, tetap terpatri bagi seluruh penduduk negeri ini, dari segala generasi. Artinya, Puan Maharani memiliki "potensi genetis" yang besar untuk menjadi pemimpin, terutama ketika menyadari bahwa karir politiknya-lah yang paling cemerlang dibandingkan dengan cucu-cucu Soekarno yang lain.

Fakta-fakta itulah yang kemudian menyebabkan banyak pihak, terutama yang berseberangan secara politik, untuk membunuh karakter Puan Maharani dan merusak citranya dengan isu-isu negatif.

Terlepas dari term titipan atau tidak, tapi kita tahu, bahwa Puan Maharani berproses sebagaimana kebanyakan yang lainnya. Karir politiknya tidak instan. Ia tidak seperti anak salah satu tokoh yang dipaksa berhenti dari karirnya yang cemerlang lalu dijadikan salah satu calon pemimpin politik. Secara instan juga nilai tawarnya dipaksa untuk dinaikkan sedemikian rupa melalui pencitraan luar biasa. Digadang-gadang untuk menjadi pemimpin masa depan, tapi sebenarnya miskin pengalaman. Puan Maharani tidak seperti itu. Sama sekali bukan tipikal seperti itu.

Tapi apapun, pada akhirnya kita harus mengakui, bahwa Puan Maharani memeras keringat untuk bangsa. Ia bekerja, meski dalam diam. Ini bukan lagi soal titipan atau bukan, tapi ada upaya membunuh karakter secara perlahan, yang dilakukan secara konsisten dari awal.

Bagi para netizen yang suka menegasikan dan nyinyir sedemikan terhadap Puan Maharani, sepertinya mereka perlu piknik, sejenak jalan-jalan untuk menghindari kerusakan akal sehat yang lebih riskan. Atau, cobalah pergunakan kuota internet lebih baik dengan mancari informasi yang lebih tepat dan lebih benar. Kita boleh saja suka atau tidak suka pada seseorang, tapi menjadi waras tetaplah pilihan.


*) Artikel ini telah tayang di Kompasiana dengan judul "Puan Maharani Menteri Titipan Mamah, Pembunuhan Karakter?". Dimuat ulang tanpa sepengetahuan penulisnya.

Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar M.Si menyungkil kelapa sawit menandai panen perdana KUD Mulus Rahayu, Siak, Desember 2018. [via riaukini]
Para petani kelapa sawit yang tergabung dalam KUD Mulus Rahayu, Siak, Provinsi Riau, melakukan panen perdana kebun kelapa sawit rakyat, Selasa, 4 Desember 2018. Acara panen perdana tersebut dihadiri Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar M.Si., bersama petani plasma dan didampingi oleh jajaran Muspida Provinsi Riau dan Kabupaten Siak, serta Head of Plantation Asian Agri, Omri Samosir dan Regional Head Asian Agri wilayah Riau, Pengarapen Gurusinga.
Sejalan dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digiatkan Pemerintah Indonesia, 135 petani plasma kelapa sawit menandai kesiapan panen kebun mereka seluas 310 hektar yang telah diremajakan sejak April 2016 lalu.
Sebagai bentuk dukungan berkelanjutan yang diberikan  Pemerintah setempat kepada para petani kelapa sawit, H. Syamsuar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para petani atas tekad dan kerja keras para petani untuk meremajakan kebun sawitnya agar memperoleh produktivitas yang lebih baik.
H. Syamsuar juga mendorong para petani lain yang kebun sawitnya sudah tidak produktif untuk mempertimbangkan dan tidak ragu melakukan peremajaan kebun sawit.
Ketua KUD Mulus Rahayu, Pawito Saring, menyampaikan syukur atas keberhasilan koperasi petani yang dipimpinnya melewati masa peremajaan. Ia tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Bank Syariah Mandiri selaku pihak perbankan, serta Asian Agri sebagai perusahaan mitra yang telah mendukung pelaksanaan peremajaan sawit.
Kemitraan dengan perusahaan, menurut Pawito, mampu menjawab kekhawatirannya pada saat dirinya akan memutuskan untuk melakukan program peremajaan sawit rakyat. “Salah satu kekhawatiran saya adalah ketika harus menghadapi masa tunggu, dimana pendapatan berkurang karena tanaman belum menghasilkan. Untungnya dalam masa persiapan hingga proses peremajaan, kami mendapatkan pelatihan ekonomi alternatif seperti salah satunya yang kami usahakan adalah ternak ikan patin, sehingga penghasilan kami tetap terjaga hingga saat ini,” ujar Pawito.
Lebih lanjut, kata Pawito, pihaknya berharap keberhasilan dalam melakukan peremajaan kebun ini dapat menjadi inspirasi bagi petani lain yang masih ragu meremajakan kebun sawitnya yang sudah tidak produktif.
KUD Mulus Rahayu merupakan koperasi petani kelapa sawit mitra Asian Agri yang telah menjalin program kemitraan dengan perusahaan sejak tahun 1988. Dalam meremajakan kebunnya, para petani KUD Mulus Rahayu menanam bibit unggul Topaz yang berpotensi meningkatkan produktivitas secara signifikan dibandingkan dengan bibit sawit pada umumnya. 

Penggunaan bibit unggul dalam peremajaan kebun sawit merupakan hal yang penting untuk menentukan keberhasilan program. Head of Plantation Asian Agri Omri Samosir menyampaikan, kerja sama serta hubungan harmonis yang terus dibina perusahaan dengan petani merupakan kunci keberhasilan dari program peremajaan. 
"Kemitraan Asian Agri bersama petani plasma telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dan program peremajaan kebun kelapa sawit ini merupakan komitmen yang akan berlanjut ke tahap berikutnya, untuk satu siklus penanaman," kata Omri. "Dan hari ini para petani mitra kami sudah dapat menikmati hasil dari komitmen  mereka dalam program peremajaan. Kami tentunya berharap kemitraan yang telah terbina dengan baik ini akan terus terjalin dan kami dapat terus mendorong kesejahteraan petani-petani lainnya di Indonesia," sambung dia.
Asian Agri merupakan salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka yang memproduksi minyak  sawit mentah (CPO) sejak tahun 1979. Hingga kini mereka mengelola 100.000 hektar kebun kelapa sawit dan mempekerjakan 25.000 orang. Dan sebagai perintis Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans), perusahaan ini telah  bermitra dengan 30.000 petani plasma dan swadaya di Riau, Jambi, dan Sumatera Utara. Luas kebun sawit yang mereka kelola mencapai 96.000 hektar. Sehingga, total luas perkebunan kelapa sawit yang terkait Asian Agri mencapai 196.000 hektar.
Perusahaan ini mengklaim terus berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak petani melalui program kemitraan untuk meningkatkan  kesejahteraan keluarga petani dan mendukung pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Salah satu metode yang mereka terapkan adalah kebijakan tanpa bakar dan praktik pengelolaan kebun secara berkelanjutan, demi  meningkatkan produktifitas, hasil panen, kemamputelusuran rantai pasok, sekaligus mendukung mereka memperoleh sertifikasi. Asian Agri juga mengklaim menerapkan teknologi terbaik dalam memanfaatkan energi  hijau yang dihasilkan secara mandiri, dalam rangka meminimalisasi emisi gas rumah kaca. 
Lebih dari 86% dari perkebunan inti Asian Agri di Provinsi Sumatra Utara, Riau & Jambi serta 100% perkebunan petani plasma di Provinsi Riau & Jambi telah bersertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Pada saat yang sama, ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) telah dicapai oleh seluruh kebun baik yang  dimiliki oleh Asian Agri maupun petani binaannya. Lebih dari 91% perkebunan dan pabrik kelapa sawit Asian Agri telah mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Pihak perusahaan menyebutkan, keberhasilan Asian Agri menjadi salah satu perusahaan terkemuka CPO telah diakui secara internasional dengan sertifikasi ISO 14001 untuk semua operasinya. Learning Institute di Pelalawan, Riau, serta pusat pembibitan di Kampar, Riau, juga telah bersertifikat ISO 9001. Selain itu, pusat penelitian dan pengembangan Asian Agri di Tebing Tinggi juga telah memperoleh sertifikasi oleh International Plant - Analytical Exchange di lab WEPAL di Wageningen  University di Belanda, untuk standar yang tinggi.
Wahyuning Muliadi & Yusuf Melayu
Para hakim yang mengadukan komosioner KY di depan Polda Metro Jaya, September 2018. [fino-detikcom]
Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menganggap kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Juru Bicara KY Farid Wajdi berada di ranah sengketa pers, bukan delik pidana.
“Pegangan kami tetap sesuai dengan surat dari Dewan Pers bahwa itu adalah sengketa pers,” kata Jaja di Polda Metro Jaya, Rabu, 5 Desember 2018.
Sebelumnya, 17 September 2018, Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Syamsul Maarif dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cicut Sutiarso, melaporkan Farid atas pernyataannya yang dimuat dalam Harian Kompas edisi 12 September 2018. Keduanya datang ke Polda Metro Jaya beramai-ramai dengan puluhan ketua pengadilan tingkat banding. 
Dalam berita di surat kabar itu, Farid menyebut adanya keluhan dari hakim di daerah terkait adanya kewajiban iuran dalam rangka penyelenggaraan turnamen tenis di pengadilan.
"Kami yang terhimpun dalam Persatuan Tenis Warga Pengadilan yang disingkat PTWP dan para ketua pengadilan tingkat banding, melaporkan kepada penyidik tentang suatu peristiwa yang dilakukan oleh seorang komisioner Komisi Yudisial (KY)," kata juru bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi, mewakili para pelapor.
"Dalam kesempatan itu, Juru Bicara Komisi Yudisial menyatakan bahwa penyelenggaraan tenis warga pengadilan di Denpasar, Bali, dilakukan dengan memungut iuran setiap pengadilan tingkat banding Rp 150 juta. Hal ini tidak benar dan kali inilah kami laporkan ke polisi," tandas Suhadi.
Dalam laporannya, Suhadi dan kawan-kawan menduga pernyataan Farid itu melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Sebagaimana disinggung Jaja, terkait pernyataan Farid dalam berita tersebut, Dewan Pers juga telah memberikan penilaian yang menyatakan bahwa Farid melakukan tugas sebagai Juru Bicara KY. Sehingga, setiap keberatan terkait dengan pemberitaan tersebut dapat melaksanakan prosedur hak jawab atau hak koreksi.
Dan menurut Mahmud Irsad Lubis selaku kuasa hukum Farid, Dewan Pers telah mengirimkan surat kepada Direktur Rekrimum Polda Metro Jaya. Isinya menjelaskan bahwa pelaporan Farid Wajdi ke Polda Metro Jaya adalah sengketa pers dan bukan delik pidana.
Toh, pihak kepolisian, dalam hal ini Rekrimun Polda Metro Jaya, tetap menindaklanjuti pengaduan Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) dan Ketua Pengadilan Tinggi Medan itu. Jaja pun dipanggil sebagai saksi.
Jaja sendiri belum ingin berkomentar banyak soal pelaporan terhadap Farid tersebut, selain pendapat Dewan Pers tadi. Ia juga menyebut pihaknya telah memberikan bantuan hukum kepada Farid dalam kasus ini.
Komisi Yudisial, kata Jaja, akan tetap menginvestigasi dugaan pungutan alias pungli di luar kebutuhan kerja di lingkungan hakim yang sebelumnya disampaikan oleh Farid Wajdi. “Secara kelembagaan proses kami tetap berjalan,” tutur dia.
Sementara, Jaja menjelaskan, kehadirannya di Polda Metro Jaya semata  untuk meminta polisi menunda pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi dalam kasus yang dihadapi  Farid.
Jaja mengatakan, dia minta pemeriksaan ditunda lantaran harus menghadiri agenda di luar kota yang tak dapat ditinggalkan. “Kebetulan saya mau ke Jember,” kata Jaja. “Nanti akan diperiksa ulang, apakah di sini atau di Komisi Yudisial,” kata dia, menutup pembicaraan.
Binsar Nurahmat
Kabasaran, tarian perang dari Minahasa, Sulawesi Utara, dalam pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018,  5 Desember 2018. [BBC]
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus aktif meluhuri dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Apalagi mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin cepat serta semakin tingginya penetrasi budaya lain yang masuk ke Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Ahad, 9 Desember 2018.

"Kita harus selalu ingat untuk terus aktif meluhuri kebudayaan Indonesia, kebudayaan nusantara dan sekaligus menguatkan dan mengembangkannya dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut," kata Kepala Negara.

Presiden meyakini bahwa bangsa Indonesia memiliki kekhasan sendiri dibanding bangsa-bangsa lain. Menurutnya, kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta peradaban bangsa Indonesia lahir dari pengalaman panjang menghadapi perkembangan zaman dan upaya dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada.

"Oleh karena itu, mengakar kuat kepada peradaban Indonesia adalah utama. Namun, menjaga budaya untuk terus tumbuh di tengah interaksi belantara budaya-budaya dunia adalah tantangannya," lanjutnya.

Fenomena perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang semakin canggih dan cepat, lanjut Presiden, membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. Baik itu berupa interaksi antarkelompok dan antarbangsa, interaksi antarkearifan termasuk interaksi antara yang lama dengan yang baru.

"Tetapi yang paling penting menurut saya, budaya kesadaran masyarakat bawah untuk meraih kesejahteraan untuk meraih kemajuan jangan sampai sirna. Dan dalam lalu lintas pemikiran dan gagasan yang semakin kompleks ini memang potensi gesekan juga semakin tinggi. Namun harus diingat peluang untuk toleransi dan kolaborasi sinergi juga selalu terbuka lebar," tuturnya.

Untuk menghadapi kompleksitas lalu lintas budaya tersebut, Presiden pun mengimbau semua masyarakat untuk teguh menjaga peradaban Indonesia sekaligus keterbukaan juga untuk berinteraksi. Selain itu, juga membangun kesungguhan bersama untuk bertoleransi dan untuk berbagi.

"Kita harus menjaga agar interaksi tersebut tidak didominasi oleh semangat untuk berkontestasi semata, tetapi juga interaksi tersebut harus dilandasi jiwa toleransi dan semangat untuk berbagi. Dan orientasi kebudayaan harus tidak keluar dari etos sehari-hari kita, etos keseharian kita," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Presiden pun memberikan ucapan terima kasihnya kepada para pegiat budaya yang telah menjaga agar kebudayaan Indonesia tetap mengakar kuat dan sekaligus tumbuh subur mewarnai belantara budaya dunia.

"Berkat semangat dan kerja keras bapak, ibu semuanya yang luar biasa. Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya," ungkapnya.

Presiden Joko Widodo juga menuturkan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah panggung interaksi yang bertoleransi. Misalnya, _smart city_ yang menyediakan ruang publik yang inklusif sebagai panggung toleransi, atau bisa juga berupa ruang ekspresi dan kebebasan mimbar akademik dan berupa lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga pendidikan.

Dirinya menyadari untuk mewujudkan hal tersebut negara harus hadir sebagai fasilitator yang mendukung ekspresi toleransi. Peran negara tersebut antara lain dengan memberikan dukungan sumber daya, perlunya reformasi birokrasi kebudayaan yang fleksibel dan sesuai dengan tuntutan zaman, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat melalui dewan kebudayaan dan dewan kesenian, dan sebagainya.

"Tetapi seberapa pun besarnya peran pemerintah sebagai fasilitator terhadap peluang ekspresi yang bertoleransi, tidak akan mungkin tanpa adanya ruang-ruang ekspresi dan ruang-ruang toleransi ada di masyarakat dan yang ada di para pemimpin bangsa ini baik yang di daerah provinsi maupun di pusat," ujarnya.

Menurutnya, ruang yang dibutuhkan bukan hanya ruang di luar diri, tetapi juga ruang yang ada di dalam tubuh dan pikiran-pikiran setiap individu. Karena ekspresi yang diwarnai toleransi dan toleransi yang diekspresikan juga membutuhkan ruang dalam hati dan pikiran.

"Membutuhkan ruang dalam niat di semua tindakan kita untuk membuka diri, untuk berbagi, dan untuk mengembangkan diri. Dan dengan cara ini insyaallah kita bisa mempercepat langkah hijrah kita menuju ke sebuah Indonesia yang maju," tandasnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden membacakan sajak Diponegoro karya Chairil Anwar.

Sebelum memberikan sambutan, Presiden menyerahkan penghargaan kepada empat budayawan, yakni Tim Restorasi Candi Borobudur Ismojono, Hubertus Sadirin, Putu Wijaya, dan Zawawi Imron. (ksp)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepulauan Seribu Iwan Samosir di Pulau Lancang, meninjau persiapan Menanam Seribu Sukun, Oktober 2018. [pulauseribu]
Bisa jadi, kelak nama Kepulauan Seribu akan berubah menjadi Kepulauan Seribu Sukun. Pasalnya, kelak sejumlah pulau di kepulauan tersebut akan dirimbuni pohon sukun. Sejak Oktober lalu, pemerintah Kepulauan Seribu melakukan Penanaman Seribu Pohon Sukun di wilayahnya.

“Insya Allah, buah sukun akan menjadi ciri khas Kepulauan Seribu,” kata Bupati Kepulauan Seribu Husen Murad, tadi sore, Rabu, 5 Desember 2018, via sambungan telepon. “Wisatawan akan membeli buah sukun sebagai oleh-oleh Kepulauan Seribu. Termasuk keripik sukunnya,” tambah Husen.

Pernyataan Husen itu terkait dengan aksi penanaman 1.000 pohon Sukun yang digelar di 10 pulau wilayah Kepulauan Seribu, 28 Oktober silam. Selain sebagai upaya penghijauan, aksi tersebut juga diharapkan dapat menjadi panganan khas wilayah terluar ibu kota tersebut. Artinya, bisa juga ikut mendongkrak kesejahteraan warga Kepulauan Seribu.

“Menandai Hari Sumpah Pemuda 2018, kami memang melakukan penanaman pohon sukun di 10 pulau di Kepulauan Seribu. Pelaksanaannya dimulai persis jam 10.00 WIB, menegaskan ciri Kepulauan Seribu-nya,” kata Husen. “Walaupun, yang ditanam sebenarnya tak persis seribu pohon. Lebih. Sampai 1.377 pohon,” tambah Husen.

Rincian dan alokasi penanaman pohon sukun itu, kata Husen, 150 pohon ditanam di Pulau Pramuka, 50 pohon ditanam di Pulau Tidung Besar, 150 pohon di Pulau Tidung Kecil, 150 pohon lainnya di Pulau Untung Jawa. Sedangkan, Pulau Pulau Sebira kebagian 50 pohon, Pulau Lancang Besar 125 pohon, Pulau Payung Besar 100 pohon, Pulau Karya 250 pohon, Pulau Harapan 25 pohon, dan Pulau Kelapa 25 pohon. Tidak hanya itu, pohon sukun juga ditanam diseluruh sekolah yang ada di Kepuluan Seribu dengan jumlah 302 pohon. “Jadi total ada sebanyak 1.377 pohon,” ujar Husen.

Selain 10 pulau tadi, Husen juga mengimbau tujuh pulau resort berpartisipasi melakukan hal serupa. Menanam pohon sukun. “Resort Pulau Putri, Pulau Matahari, Pulau Pantara, Pulau Bidadari, Kali Age, Karang Beras dan Pulau Sepa, kita himbau ikut pula menanam sukun. Satu pulau resort minimal menanam 50 pohon,” kata Husen. “Kalau ini dilaksanakan, sukun sebagai ciri khas Kepulauan Seribu semakin kuat, kesejahteraan warga pun bisa meningkat lewat usaha budidaya sukun dan keripik sukun,” tambah dia.

Selama ini keripik sukun khas Kepulauan Seribu sudah banyak diminati wisatawan. Telah menjadi salah satu oleh-oleh khas Kepulauan Seribu. “Karena itu, kita kuatkan lagi dengan menambah pohon sukun yang sudah ada. Sekaligus mengautkan sukun sebagai salah satu identitas Kepulauan Seribu,” kata Husen.

Karena itu pula, pihaknya tak berhenti hanya sebatas menggelar aksi penanaman semata. Pelatihan perawatan pohon sukun pun dilakukannya. “Supaya warga juga bisa menjaga dan memelihara pohon-pohon tersebut, sehingga benar-benar membuahkan hasil,” kata Husen. “Lagipula, kalau pemeliharaan ini semata dibebankan kepada pemerintah, jelas pemerintah tak akan sanggup. Bahkan, partisipasi wargalah yang paling utama di sini,” tandas Husen.

Selain  cara member pupuk, warga juga dilatih cara menyiram, cara memangkas cabang pohon, sampai cara memetik buah atau panen. “Pemangkasan pohon sukun itu ternyata tak boleh terlalu sering, agar hasilnya bagus,” kata Husen. “Sebelumnya, lewat Sudin Perindustrian dan Eenergi, kita juga sudah melakukan bimbingan pelatihan dan pemberian izin usaha kepada para pelaku usaha keripik sukun. Sehingga dalam hal sukun ini, kita mencoba menggarapnya mulai dari hulu sampai hilir,” tandas Husen, menutup keterangannya.

Panen tandan buah segar kelapa sawit di kebun Cimulang, Candali, Bogor, Jawa Barat. [cnbc-muhammadsabki]

Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati mengaku sudah menandatangani peraturan mengenai penyetopan pungutan ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO).


"PMK sudah saya tanda tangani, tinggal diundangkan," kata Sri Mulyani di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Desember 2018.

Menurut Sri Mulyani, ditekennya peraturan menteri keuangan (PMK) itu pun sesuai dengan keputusan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sri Mulyani mengatakan, keputusan itu pun bersifat sementara sambil menunggu harga CPO kembali ke batas normal. Bila harga sudah dianggap normal, kebijakan pungutan pun akan diberlakukan lagi.

"Ya, sesuai dengan rapat di tempatnya Pak Menko mengenai situasi harga CPO sekarang ini dilakukan suatu kebijakan. Dengan tingkat harga di bawah US$ 500, pungutan untuk BLU CPO dan turunannya dilakukan keputusan dengan tarif nol," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Harga CPO pada saat keputusan diambil sudah berada di level US$ 420 per ton dari yang sebelumnya US$ 530 per ton. Selama harga di level US$ 400 per ton maka biaya pungutan ekspor yang diberlakukan oleh BPDP-KS dihapus sementara.

Ketika harga sudah pulih, pengenaan pungutan akan kembali dilakukan walau  tak berlaku penuh atau disesuaikan dengan tingkat harga CPO yang ada saat itu. Misalnya, harga sudah US$ 500 per ton maka pungutannya untuk CPO US$ 25, turunan pertama menjadi US$ 10 per ton, turunan keduanya US$ 5 per ton.

Ketika harga CPO di atas US$ 549 per ton maka BPDP-KS kembali memperlakukan pungutan seperti pada awalnya, yaitu CPO sebesar US$ 50 per ton, untuk turunan pertama US$ 30 per ton, dan US$ 20 per ton untuk turunan kedua.

Sementara itu, di luar soal penghapusan pungutan ekspor CPO itu, impor minyak sawit dan biodisel Indonesia ke Tiongkok dikabarkan meningkat.  Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang Oktober 2018,   impor itu meningkat jadi 541,81 ribu ton dari 332,52 ribu ton di bulan September 2018. Artinya, naik 63%.

“Naiknya impor minyak sawit China didorong oleh pengurangan pasokan kedelai oleh China dari Amerika sebagai efek dari perang dagang kedua negara raksasa tersebut. Selain itu pada awal Oktober China juga mulai mengeskalasi pelarangan impor rapeseed meal dari India untuk pakan ternak ruminansia dan unggas,”ujar Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI, awal November lalu.